Pemberi Kerja Wajib Laporkan Lowongan Pekerjaan ke Pemerintah

Perusahaan565 Views

sitnaker.com  Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 yang mengatur kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan oleh perusahaan. Aturan ini dirancang untuk menciptakan transparansi dalam proses rekrutmen dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemerintah terkait kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.

Ketentuan Pelaporan

Menurut Pasal 4 dalam Perpres tersebut, pemberi kerja diwajibkan untuk melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Informasi yang harus disertakan dalam pelaporan meliputi:

  1. Identitas Pemberi Kerja.
  2. Nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
  3. Masa berlaku lowongan pekerjaan.
  4. Detail jabatan, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah atau gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi lain terkait jabatan.

Berlaku untuk Pemberi Kerja Dalam dan Luar Negeri

Aturan ini berlaku untuk pemberi kerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penting untuk dicatat bahwa pelaporan lowongan pekerjaan oleh pemberi kerja tidak dikenakan biaya.

Pelaporan Setelah Pemenuhan Posisi

Namun, pelaporan tidak berakhir setelah pemberi kerja membuka lowongan. Sesuai dengan Pasal 6, setelah posisi lowongan pekerjaan terisi, pemberi kerja juga wajib melaporkan hal tersebut kepada Menteri melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *